penjelasan prosedur dan legalitas pendirian badan usaha

    Prosedur dan Legalitas adalah sebuah aturan atau syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun kelompok yang ingin membangun atau membentuk suatu badan usaha, baik pribadi, umum, ataupun korporasi. Dibawah ini akan saya berikan beberapa syarat atau prosedur dan legalitas yang harus dipenuhi.

          Sebelum masuk kedalam prosedur dan legalitas, saya akan bertanya kepada pembaca, apakah tujuan untuk mendirikan suatu badan usaha ?

a)    Untuk Hidup

b)   Bebas dan tidak terikat

c)    Dorongan Sosial

d)   Mendapat Kekuasaan

e)    Melanjutkan Usaha Orang Tua 

Nah itulah beberapa alasan orang atau suatu kelompok, tujuan apa yang mereka inginkan untuk mendirikan suatu badan usaha. Selanjutnya dalam membangun badan usaha ada beberapa factor yang harus dihadapi dalam pendirian badan usaha, yaitu :

a)    Barang dan Jasa yang akan dijual

b)   Pemasaran barang dan jasa

c)    Penentuan harga

d)   Pembelian

e)    Kebutuhan Tenaga Kerja

f)     Organisasi intern

g)   Pembelanjaan

h)   Jenis badan usaha yang akan dipilih, dll

Badan Hukum Sebuah Perusahaan

a)    Sebuah Usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku

          pada suatu Negara  

b)   Memiliki hak dan kewajiban kepada Negara

Proses Pendirian Badan Usaha

a)    Mengadakan rapat umum pemegang saham

b)   Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan

          perusahaan didirikan)

c)    Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar

          perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri (identitas pribadi)pendiri)

d)   Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari Kementerian Kehakiman)

          Selanjutnya saya akan berikan Studi Kasus: 

Proses Pendirian CV (Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennotschaap)

Tahap 1: Pembuatan Akta Pendirian CV

a)    Akta Pendirian CV dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan

          dibuat dalam bahasa Indonesia

b)   Persyaratan;

1.    Fotokopi KTP para pendiri Perseroan

c)    Lama proses; 1-2 (satu-dua) hari kerja

Tahap 2: Surat Keterangan Domisili Perusahaan

a)    Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,

b)   Persyaratan lain yang dibutuhkan;

1.    Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha

2.    Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan

3.    Fotokopi PBB-pajak bumi dan bangunan tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN

c)    Lama proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 3: Nomor Pokok Wajib Pajak

a)    Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan;

1.    Kartu NPWP

2.    Surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak

b)   Persyaratan;

1.    Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung

2.    Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan

3.    Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha

c)    Lama proses; 2-3 (dua-tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 4: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

a)    Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.

b)   Persyaratan;

1.    Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung

2.    Melampirkan buktipelunasan PBB-pajak bumi banguan

3.    Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha

c)    Lama Proses; 3-5 (tiga-lima) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 5: Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

a)    Permohonan ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada.

b)   Persyaratan lain yang dibutuhkan;

1.    Melampirkan NPWP

2.    Salinan akta pendirian CV

c)    Lama proses; 1 (satu) setelah permohonan diajukan

Tahap 6: Surat Izin Usaha Perdagangan

a)    Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.

b)   Persyaratan lain yang dibutuhkan;

1.    SITU/HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan

2.    Photo direktur utama/pimpinan perusahaan (3x4) sebanyak 2 (dua) lembar

c)    Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja untuk SIUP Menengah/Kecil dan 30 (tigapuluh) hari kerja untuk SIUP besar

Tahap 7: Tanda Daftar Perusahaan

a)    Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.

b)   Bagi perusahaan yang telah terdaftar  akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan  sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

c)    Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan